Rabu, 10 November 2010

UAS MATRIKULASI Angkatan 37 Pengantar Etika & Hukum Cyber

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
ERESHA
Program Strata Dua (S2) Magister Komputer

UJIAN AKHIR MATRIKULASI Angkatan 37
Pengantar Etika & Hukum Cyber
Dosen: Bapak Arief Wibowo, M.Kom

NIM : 3712101201

Nama : SAFRIZAL

Angkatan : 37


Pertanyaan

1. Menurut Saudara, sejauh mana peran UU ITE yang telah dimiliki oleh Republik Indonesia? Apakah diperlukan produk hukum selain UU ITE untuk menegakkan hukum cyber di Indonesia? Jelaskan.

JAWAB
- Menurut Saya sejauh mana peran UU ITE yang telah dimiliki oleh RI adalah:
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR pada tanggal 25 Maret 2008 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008. adalah mempunyai peranan sangat besar dalam mengatur kehidupan dunia maya atau dikenal dengan cyber yang sudah semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia.
Peran UU ITE yang lebih besar bisa kita lihat pada bidang bidang perdagangan(e – commerce ), pemerintahan (e -government ),(e procurement), perbankan(e-banking), pendidikan(e-ducation), kesehatan(e hospital), dan hampir semua kegiatan. Kenapa? karena jaman telah menuntut pemanfaatan teknologi informasi disemua bidang. Dunia sedang bergerak kearah Globalisasi, Di sektor pemerintahan ada program e-Government dan e-Procurement. Dengan e-Government orang yang berurusan dengan pemerintah bisa satu atap dan atau bahkan satu loket saja. e-Procurement. – transakasi pengadaan dilakukan secara elektornik, jadi proses tender berlangsung secara transparan dan tidak bisa diatur pemenang tender karena dilakukan online
Didunia pendidikan juga demikian dengan Jardiknas (e-Education) yang meliputi dinas pendidikan Propinsi, Kabupaten, Perpustakaan dan Perguruan Tinggi.

Contoh kasus : peran besar terhadap pemerintah adalah dengan diterapkannya eprocurement dapat menghemat negara pada tahun 2010 sebesar Rp 1,56 triliun," ujar Direktur e-Procurement LKPP, Ikak G Patriastomo.

Dan ini adalah tak lepas dari peranan besar UU ITE , yang tidak hanya dilihat dari ruang lingkup yang kecil yaitu memblokir situs – situs porno dan membahas pornografi saja.


- Apakah diperlukan produk hukum selain UU ITE untuk menegakkan Hukum Cyber di Indonesia
Jawab
Saya pikir dengan UU ITE telah memadai sebagai produk hukum untuk menegakkan proses hukum di Indonesia, karena UU ITE dapat dikaitkan dengan bidang bidang yang ada ; seperti eprocurement dapat dikaitkan dengan Perpres 54 Tahun 2010, Bidang Pendidikan dikaitkan dengan Peraturan Presiden (PP),dst.


2. Sebutkan satu kasus kejahatan dunia maya yang pernah terjadi dan menjadi berita di mass media skala nasional, baik sebelum UU ITE ada, maupun setelahnya. Jika terjadi sebelum UU ITE ada, berikan contoh pasal yang dapat dijerat seandainya UU ITE sudah ada.


- Satu Kasus Kejahatan di dunia Maya dunia maya yang pernah terjadi dan menjadi berita di mass media skala nasional, sebelum UU ITE, contoh pasal yang dapat dijerat seandainya UU ITE sudah ada adalah :

JAWAB

Kasus sengketa nama domain Mustika Ratu.com tahun 2000

Berapakah nilai sebuah nama domain di Indonesia? Percaya atau tidak, Rp 100.000.013.500,- (seratus miliar tiga belas ribu lima ratus rupiah)! Padahal dengan uang sebesar itu, kita bisa mendapatkan 336136 nama domain .com atau setara dengan 606060 nama domain co.id, untuk satu tahun. Setidaknya itulah yang terjadi dalam kasus sengketa nama domain Mustika-Ratu.com. PT Mustika Ratu, melalui kuasa hukumnya Dini C. Tobing mempidanakan Chandra Sugiono, mantan General Manager PT Martina Bertho, yang didampingi D. Irawadi Syamsuddin sebagai kuasa hukumnya. Chandra didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Suhardi telah mendaftarkan nama domain Mustika-Ratu.com dengan itikad tidak baik.

Pasal yang menjeratnya adalah pasal 23 UU ITE. Ayat 2 bunyinya :
Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- Satu Kasus Kejahatan di dunia Maya dunia maya yang pernah terjadi dan menjadi berita di mass media skala nasional, sesudah UU ITE, contoh pasal yang dapat dijerat seandainya UU ITE sudah ada adalah :

JAWAB

Kasus dugaan penyebaran berita bohong pada Bank Century yang disebarkan oleh Broker PT Bahana Sekuritas, Erik Jazier. Tahun 2008
Pasal yang menjeratnya adalah pasal 45 UU ITE. Ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

3. Setujukah Saudara dengan pernyataan bahwa: pemrosesan kejahatan dunia maya saat ini belum efektif karena kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat dalam bidang dunia maya? Jelaskan.

JAWAB

Setuju
Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 angka 13 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal agar pemrosesan kejahatan dunia maya menjadi efektif yaitu:
a. Personil
Terbatasnya sumber daya manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu Polri mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam kursus di negara–negara maju agar dapat diterapkan dan diaplikasikan di Indonesia, antara lain: CETS di Canada, Internet Investigator di Hongkong, Virtual Undercover di Washington, Computer Forensic di Jepang.
b. Sarana Prasarana
Perkembangan tehnologi yang cepat juga tidak dapat dihindari sehingga Polri berusaha semaksimal mungkin untuk meng-up date dan up grade sarana dan prasarana yang dimiliki, antara lain Encase Versi 4, CETS, COFE, GSM Interceptor, GI 2.
c. Kerjasama dan koordinasi
Melakukan kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan cyber karena sifatnya yang borderless dan tidak mengenal batas wilayah, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum negara lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.
d. Sosialisasi dan Pelatihan
Memberikan sosialisasi mengenai kejahatan cyber dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polda) serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain (jaksa dan hakim) mengenai cybercrime agar memiliki kesamaan persepsi dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan cyber terutama dalam pembuktian dan alat bukti yang digunakan.

4. Instansi pemerintah mana (boleh lebih dari satu) yang menurut Saudara bertanggungjawab untuk menegakkan regulasi tentang aktivitas & lalu lintas dunia maya, khususnya informasi dan transaksi elektronik?



JAWAB
Intansi Pemerintah adalah :

1. DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DEPKOMINFO)
2. DEP. HUKUM & HAM
3. LEMBAGA SERTIFIKASI KEANDALAN
4. PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK
5. KEPOLISIAN NEGARA RI

Tidak ada komentar: